BPK SOROTI LAPTOP, CHROMEBOOK, PROYEKTOR HINGGA KENDARAAN DINAS – MASYARAKAT TUNTUT KEJELASAN TANGGUNG JAWAB DAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
SIBOLGA – PORTAL BHAYANGKARA – Temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan belanja Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 menuai sorotan masyarakat. Persoalan aset yang tidak dapat ditunjukkan keberadaannya hingga dugaan kelebihan pembayaran belanja dinas dinilai membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.jumat, 13 November 2026
Sebagai masyarakat Sumatera Utara, Augustine Steven Sitorus angkat bicara dan meminta Pemerintah Kota Sibolga, khususnya Inspektorat Daerah, tidak berhenti pada penyelesaian administratif. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai keberadaan aset, pihak yang bertanggung jawab, nilai kerugian daerah, serta realisasi pengembaliannya ke kas daerah.
ASET DAERAH TAK DAPAT DITUNJUKKAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Berdasarkan informasi awal mengenai hasil pemeriksaan LKPD Kota Sibolga TA 2024, sejumlah inventaris pemerintah menjadi perhatian, di antaranya:
1. Sejumlah unit laptop dinas beserta perangkat pendukung, termasuk Chromebook.
2. Perangkat presentasi berupa proyektor.
3. Telepon pintar (smartphone) milik instansi.
4. Satu unit sepeda motor dinas Kawasaki KLX 150 cc.
Augustine menegaskan bahwa seluruh barang yang dibeli menggunakan APBD merupakan kekayaan daerah yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan.
"Ini bukan sekadar persoalan barang inventaris. Ini menyangkut uang rakyat. Kalau aset pemerintah tidak dapat ditunjukkan keberadaannya, harus ada penelusuran yang jelas. Siapa pengguna terakhirnya, siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanannya, dan bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK?" tegas Augustine.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan penjelasan berdasarkan dokumen pemeriksaan dan hasil penelusuran fisik, bukan sekadar pernyataan bahwa persoalan sudah ditangani.
INSPEKTORAT DITUNTUT BUKA PERKEMBANGAN TGR DAN SKTJM
Augustine secara khusus meminta Inspektorat Daerah Kota Sibolga menjelaskan perkembangan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
Ia meminta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai:
- Jumlah aset yang telah ditemukan kembali.
- Nilai kerugian daerah yang telah ditetapkan.
- Perkembangan penetapan pihak yang bertanggung jawab.
- Jumlah SKTJM yang telah ditandatangani.
- Jumlah kewajiban yang telah dibayarkan.
- Total pengembalian yang sudah masuk ke kas daerah.
- Sisa kewajiban yang belum diselesaikan.
- Status tindak lanjut rekomendasi BPK.
"Jangan sampai penyelesaian hanya sebatas surat teguran, surat pernyataan, atau komitmen pengembalian. Masyarakat ingin mengetahui bukti nyata penyelesaian dan berapa uang yang benar-benar sudah dikembalikan ke kas daerah," ujarnya.
KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA DINAS JANGAN DIABAIKAN
Selain persoalan aset, kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian belanja dinas juga perlu ditelusuri secara serius.
Augustine meminta seluruh OPD terkait membuka dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan, termasuk kontrak, bukti transaksi, dokumen pembayaran, serta hasil verifikasi.
Apabila ditemukan kelebihan pembayaran yang wajib dikembalikan, pemerintah daerah harus memastikan proses pemulihan kerugian berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga meminta agar setiap tindak lanjut dapat dipantau secara terukur sehingga masyarakat mengetahui apakah rekomendasi BPK benar-benar telah dilaksanakan.
PP NOMOR 43 TAHUN 2018, MASYARAKAT BERHAK BERPERAN SERTA
Augustine menyampaikan bahwa pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan memiliki landasan hukum.
Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, yang mengatur pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan dan informasi kepada instansi berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan yang didukung data dan bukti.
Selain itu, keterbukaan informasi publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan penting bagi masyarakat untuk meminta informasi pemerintahan sesuai ketentuan dan pengecualian yang berlaku.
"Jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta transparansi, pemeriksaan yang objektif, serta pertanggungjawaban terhadap setiap rupiah uang rakyat," tegas Augustine.
APH DIMINTA BERTINDAK JIKA DITEMUKAN INDIKASI PIDANA
Augustine juga meminta aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, mencermati hasil pemeriksaan BPK apabila terdapat indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Namun, ia menegaskan bahwa temuan administratif, aset yang belum dapat ditunjukkan, maupun kelebihan pembayaran tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Seluruh dugaan harus diuji melalui pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
MASYARAKAT MENUNGGU JAWABAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
Di akhir pernyataannya, Augustine meminta Wali Kota Sibolga, ex Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta seluruh OPD terkait memberikan penjelasan resmi mengenai tindak lanjut temuan BPK TA 2024.
"Uang rakyat harus dijaga. Aset daerah harus jelas keberadaannya. Jika ada kerugian daerah, harus ada pertanggungjawaban dan pemulihan sesuai hukum. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tanpa mendapatkan penjelasan," tutup Augustine Steven Sitorus.
CATATAN REDAKSI
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi awal mengenai temuan pemeriksaan LKPD Kota Sibolga TA 2024. Rincian nilai kerugian, nomor rekomendasi, pihak yang bertanggung jawab, serta perkembangan TGR dan SKTJM masih memerlukan verifikasi melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan dokumen resmi instansi terkait.
Temuan pemeriksaan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Penetapan tanggung jawab harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Portal Bhayangkara membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi kepada Wali Kota Sibolga, Inspektorat Daerah, serta seluruh OPD terkait sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.
Sari Gunawan Nababan