TAPTENG - PORTAL BHAYANGKARA — Kondisi pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut hingga kini dipertanyakan karena bangunan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sementara persoalan anggaran dan hasil pemeriksaan auditor negara ikut menjadi perhatian.
Sejumlah elemen masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Sibolga, di bawah kepemimpinan Kajari AGITA TRI MOERTJAHJANTO, S.H., M.H., tidak tinggal diam dan melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Publik juga meminta pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih, termasuk apabila terdapat dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan pada periode sebelumnya.
Nama mantan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani turut disebut publik karena proyek pembangunan kantor bupati tersebut berlangsung pada masa pemerintahannya. Namun, keterkaitan seseorang dalam suatu pemerintahan atau proyek tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Karena itu, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang transparan.
PROYEK PULUHAN MILIAR, BANGUNAN BELUM BERFUNGSI OPTIMAL
Berdasarkan laporan yang dikutip dari pemberitaan Tribun Medan, kondisi bagian belakang gedung Kantor Bupati Tapteng pada 29 Oktober 2025 masih terlihat mangkrak, dengan puing-puing berserakan dan bangunan yang belum sepenuhnya dapat difungsikan.
Proyek tersebut dibangun pada masa pemerintahan Bakhtiar Sibarani dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp70 miliar.
Kini pemerintahan Tapteng berada di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu. Persoalannya, kelanjutan pembangunan gedung tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Masinton sebelumnya menyoroti kondisi pembangunan di Tapteng yang menurutnya selama ini banyak yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal meskipun telah menghabiskan anggaran besar.
TEMUAN BPK JADI PINTU MASUK PEMERIKSAAN
Sorotan semakin kuat karena pembangunan Kantor Bupati Tapteng disebut masuk dalam temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Informasi yang disampaikan dalam materi laporan menyebut proyek tahun jamak atau multiyears 2021–2022 tersebut dipersoalkan karena pelaksanaannya disebut tidak didukung Peraturan Daerah (Perda) khusus sebagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Dalam konteks ini, publik meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada persoalan administratif semata apabila memang ditemukan indikasi adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Nilai proyek yang disebut berada pada kisaran Rp69,9 miliar hingga Rp75,9 miliar juga membuat persoalan tersebut dinilai layak mendapat perhatian serius, terlebih karena sumber pembiayaannya dikaitkan dengan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN
Dalam pemeriksaan kepatuhan belanja daerah, disebutkan terdapat temuan terkait kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah tahapan konstruksi.
Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi agar kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan riil dikembalikan ke kas daerah.
Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan publik meminta adanya pemeriksaan lebih mendalam.
Pertanyaannya sederhana: jika uang negara telah dibayarkan, tetapi pekerjaan tidak sesuai volume atau hasil pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, siapa yang harus bertanggung jawab?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu harus diperoleh melalui audit, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan pihak-pihak terkait, serta apabila ditemukan unsur pidana, melalui proses penegakan hukum.
PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN BEBERAPA TAHAP
Berdasarkan informasi yang disampaikan, pembangunan gedung tersebut dikerjakan secara bertahap oleh sejumlah perusahaan:
- 2020–2021: Tahap I dan II, mulai dari pondasi hingga atap — PT Pilar Jurong Sejati.
- 2022: Tahap III, penyelesaian lantai I — CV Maruli Asi.
- 2023: Tahap IV, pekerjaan lantai V — CV Rejeki Kita Bersama.
- 2024: Tahap V, finishing tangga dan lift — CV Putra Andalan Utama.
Keterlibatan beberapa perusahaan dalam proyek bernilai besar tersebut juga layak ditelusuri dari sisi kontrak, proses pengadaan, volume pekerjaan, pembayaran, progres fisik, hingga pertanggungjawaban masing-masing pelaksana.
PUBLIK: JANGAN ADA HUKUM YANG TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS
Desakan publik kini mengarah kepada aparat penegak hukum agar persoalan pembangunan Kantor Bupati Tapteng tidak berhenti sebagai polemik politik maupun persoalan administratif.
Masyarakat meminta Kejaksaan Sibolga melakukan telaah dan pemeriksaan secara profesional terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan dan bukti yang ditemukan.
Termasuk terhadap pejabat yang mengambil keputusan pada masa proyek tersebut berjalan, apabila memang terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum.
Semangatnya adalah satu: jangan pilih-pilih dalam penegakan hukum.
Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyampaikan pesan bahwa siapa pun yang bermasalah harus ditindak, termasuk apabila orang tersebut dikenal dekat atau berada dalam lingkaran kekuasaan. Namun, dalam pemberitaan, pernyataan tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai prinsip umum penegakan hukum, bukan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
PUBLIK MENUNGGU LANGKAH KEJAKSAAN
Dengan nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah dan adanya persoalan yang disebut dalam hasil pemeriksaan, publik kini menunggu apakah aparat penegak hukum akan melakukan pendalaman.
Apakah pembangunan tersebut hanya menyisakan persoalan administrasi dan teknis yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran?
Ataukah terdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara dan harus diproses secara pidana?
Jawabannya harus berdasarkan dokumen, hasil audit, alat bukti dan proses hukum—notasi opini atau tekanan politik.
Jika memang tidak ditemukan unsur pidana, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka. Sebaliknya, jika ditemukan bukti adanya tindak pidana, publik tentu berharap proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, pertanggung jawabannya juga harus terang kepada rakyat.(Augustine Steven Sitorus)