AEK KANOPAN - PORTAL BHAYANGKARA –Dugaan aksi intimidasi terhadap jurnalis saat menjalankan tugas investigasi di SPBU 14.214.234, Jalan Jenderal Sudirman, Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), menjadi perhatian publik.
Sebuah video amatir berdurasi sekitar 20 detik yang beredar melalui media sosial Facebook, termasuk akun Laburaku dan sejumlah grup percakapan masyarakat, memperlihatkan seorang pria diduga mengacungkan senjata tajam kepada jurnalis yang sedang melakukan konfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi.
Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan insan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dugaan tindakan pengancaman menggunakan senjata tajam harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, dengan terlebih dahulu memastikan identitas pelaku, kronologi kejadian, serta bukti-bukti yang tersedia.
WARGA UNGKAP DUGAAN PENGISIAN SOLAR BERULANG
Selain insiden intimidasi, seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan menyampaikan adanya dugaan aktivitas pengisian solar bersubsidi secara berulang menggunakan kendaraan bermotor dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi.
Menurut keterangan narasumber tersebut, aktivitas pengisian diduga berlangsung pada siang dan malam hari, dengan intensitas yang disebut lebih sering terjadi pada malam hari.
Warga itu juga meminta aparat memeriksa kendaraan yang diduga menggunakan tangki tidak sesuai standar serta menelusuri kemungkinan penyalahgunaan barcode atau QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi.
Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan lapangan, rekaman CCTV, data transaksi, dan keterangan pihak-pihak terkait. Belum dapat disimpulkan adanya keterlibatan pengelola maupun operator SPBU tanpa bukti dan hasil pemeriksaan resmi.
IDAYENTI ANGGOTA INVESTIGASI ASWAL ANGKAT BICARA
Idayenti, selaku anggota Investigasi ASWAL (Asosiasi Wartawan & LSM), menyampaikan keprihatinan atas dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Menurut Idayenti, pekerjaan jurnalistik untuk mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawasi persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh dihadapkan dengan ancaman kekerasan.
"Apabila benar terdapat seseorang yang sengaja membawa dan mengacungkan senjata tajam untuk mengancam atau menyerang jurnalis saat melakukan konfirmasi, kami meminta aparat penegak hukum segera mengusut peristiwa tersebut. Keselamatan wartawan harus dilindungi. Jangan sampai tindakan intimidasi membuat masyarakat dan pers takut mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan umum," tegas Idayenti.
Ia juga mendesak Polsek Kualuh Hulu bersama Polres Labuhanbatu dan Polda Sumatera Utara agar melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang sah.
ASWAL meminta aparat untuk:
1. Mengidentifikasi pria yang diduga mengacungkan senjata tajam dan memeriksa dugaan tindak pidana pengancaman atau kekerasan.
2. Mengamankan serta memeriksa rekaman CCTV SPBU pada waktu kejadian.
3. Memeriksa keterangan jurnalis yang menjadi korban atau saksi dan meminta keterangan saksi lain.
4. Menelusuri dugaan pengisian solar subsidi secara berulang menggunakan kendaraan bertangki modifikasi.
5. Memeriksa data transaksi, penggunaan QR Code, serta kesesuaian penyaluran solar subsidi.
6. Memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.
DASAR HUKUM: UU PERS, UU KIP, UU MIGAS DAN PP 43 TAHUN 2018
Idayenti menyebut bahwa perlindungan terhadap kerja jurnalistik memiliki landasan hukum yang jelas.
1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Penerapan Pasal 18 harus memperhatikan unsur tindak pidana dan pembuktian bahwa tindakan tersebut memang menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers.
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pasal 2: Informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.
- Pasal 3: Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.
Ketentuan ini menjadi landasan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dengan tetap memperhatikan batasan informasi yang dikecualikan.
3. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah
Pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir migas, termasuk penyediaan dan pendistribusian BBM, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53 mengatur ancaman pidana terhadap sejumlah kegiatan usaha hilir migas yang dilakukan tanpa perizinan berusaha yang diperlukan. Pasal 55 mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Apabila ditemukan bukti penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai unsur dan ketentuan pidana yang berlaku.
4. PP Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi atau laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada instansi berwenang.
Idayenti menegaskan, peran masyarakat dan organisasi seperti ASWAL dalam menyampaikan informasi serta mendorong pengawasan harus dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan tidak menggantikan kewenangan penyidik.
APH DIMINTA TIDAK HANYA MENANGANI INTIMIDASI, TETAPI JUGA MENELUSURI DUGAAN PENYALAHGUNAAN SOLAR
ASWAL mendesak Polsek Kualuh Hulu, Polres Labuhanbatu, dan Polda Sumatera Utara agar tidak berhenti pada penanganan insiden intimidasi. Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU tersebut juga perlu ditelusuri melalui koordinasi dengan BPH Migas dan instansi terkait.
Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap rekaman CCTV, riwayat transaksi, pola pengisian kendaraan, penggunaan QR Code, serta dokumen penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilanjutkan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Idayenti juga meminta pihak pengelola SPBU 14.214.234 memberikan klarifikasi terbuka mengenai sistem pengawasan penyaluran solar bersubsidi serta langkah pengamanan terhadap jurnalis dan masyarakat yang melakukan konfirmasi.
"Jangan sampai masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran justru mendapat ancaman. Kami meminta APH memproses secara hukum siapa pun yang terbukti melakukan pengancaman atau tindak pidana. Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, proses juga harus berjalan sesuai hukum. Tidak boleh ada pembiaran, tetapi seluruh pihak tetap harus mendapatkan perlakuan yang adil," tutup Idayenti.
ASWAL menegaskan bahwa keselamatan jurnalis, keterbukaan informasi, dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi merupakan kepentingan publik yang harus dilindungi. Semua dugaan harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum yang transparan, profesional, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah.
(Augustine Steven Sitorus)