KUPANG - PORTAL BHAYANGKARA — Dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM mengundang perhatian publik di Nusa Tenggara Timur. Dalam laporan kepolisian, RWM mengaku menjadi korban dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali di rumah dinas Bupati Kupang.
Dalam laporan tersebut, nama Yosef Lede turut disebut dalam rangkaian peristiwa yang dilaporkan korban. Namun, sampai adanya pembuktian melalui proses hukum, seluruh tuduhan tersebut tetap merupakan dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026. Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam laporan polisi, RWM awalnya diajak seorang perempuan berinisial EK mendatangi rumah dinas bupati dengan alasan adanya tawaran pekerjaan.
Namun, situasi disebut berubah setelah keduanya tiba di lokasi.
Menurut keterangan yang dituangkan dalam laporan, Yosef Lede diduga meminta EK meninggalkan rumah dinas sehingga dirinya berada berdua dengan RWM. Korban kemudian mengaku mengalami tindakan pencabulan sebelum diduga ditarik menuju kamar tidur.
Dalam laporan tersebut, dugaan pemerkosaan disebut terjadi sekitar pukul 20.00 Wita dan kembali terjadi pada sekitar tengah malam.
Ada Dugaan Pemberian Uang Rp3 Juta
Rangkaian peristiwa yang dilaporkan korban juga memuat keterangan mengenai dugaan pemberian uang sebesar Rp3 juta.
Uang tersebut disebut dimasukkan ke dalam tas korban setelah dugaan peristiwa kedua. Setelah itu, korban disebut diminta meninggalkan rumah dinas.
Keterangan mengenai uang tersebut menjadi salah satu bagian dari kronologi yang disampaikan RWM kepada aparat kepolisian dan tentu masih harus diuji melalui proses penyelidikan serta pembuktian.
Tidak berhenti di situ, korban juga menyebut adanya dugaan ancaman dari EK agar dirinya tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.
Ancaman tersebut, menurut keterangan korban, berkaitan dengan kemungkinan pemutusan hubungan kekeluargaan maupun persahabatan apabila RWM berani mengungkap dugaan kejadian yang dialaminya.
Laporan Resmi Masuk ke Polda NTT
Merasa perlu memperoleh perlindungan dan keadilan, RWM kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tersebut kepada Polda Nusa Tenggara Timur.
Pengaduan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Laporan tersebut kini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan yang disampaikan korban, termasuk memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan serta mengumpulkan bukti yang relevan.
Publik tentu menunggu langkah konkret kepolisian. Apalagi perkara ini menyangkut dugaan kekerasan seksual dan lokasi yang disebut dalam laporan merupakan rumah dinas kepala daerah.
Polisi Dituntut Transparan, Semua Pihak Berhak Diperiksa
Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pencatatan laporan.
Polda NTT diharapkan melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, objektif, dan berpihak pada proses hukum, termasuk memastikan korban memperoleh perlindungan yang diperlukan.
Di sisi lain, pihak yang namanya disebut dalam laporan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Prinsip praduga tak bersalah wajib tetap dijunjung sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Namun, jika hasil penyelidikan dan penyidikan nantinya menemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, maka siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Kini perhatian publik tertuju kepada Polda NTT: apakah laporan tersebut akan diusut secara serius dan transparan, serta apakah seluruh pihak yang disebut dalam laporan akan diperiksa secara objektif?
Satu hal yang pasti, laporan dugaan kekerasan seksual tidak boleh dipandang sebelah mata. Kebenaran harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan melalui tekanan, opini, maupun penghakiman publik.