JAKARTA – PORTAL BHAYANGKARA - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memasuki babak serius. Polri dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Salah satu nama yang disebut dalam perkara ini adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep.
Selain Listyo Sigit, nama lain yang disebut dalam perkara ini adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam keterangannya, Asep mengungkapkan bahwa salah satu target dugaan penyadapan ilegal tersebut adalah Presiden Prabowo Subianto.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.
Tak hanya Presiden, penyidik juga menduga praktik penyadapan ilegal tersebut menyasar sejumlah tokoh dari berbagai kalangan. Di antaranya pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," jelasnya.
Asep menyebut dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Aktivitas itu diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Bahkan, penyidik juga menduga adanya upaya penghapusan jejak atau log aktivitas elektronik pada Oktober 2026.
"Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan," tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan serius karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat dan tokoh dari berbagai sektor.
Kini, proses hukum terhadap ketiga tersangka menjadi perhatian publik, terutama terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelaksanaan aktivitas penyadapan yang harus tunduk pada ketentuan hukum.