JAKARTA – PORTAL BHAYANGKARA - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi sorotan serius publik. Terungkapnya penggunaan teknologi Lawful Interception Management System (LIMS) memunculkan pertanyaan besar terkait batas kewenangan, pengawasan, serta perlindungan komunikasi kepala negara.4 NOVEMBER 2026
Wakil Ketua DPP ASWAL (Asosiasi Wartawan & LSM), Augustine Steven Sitorus, menyampaikan kritik tegas terhadap dugaan penyalahgunaan teknologi intersepsi komunikasi yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan penegakan hukum.
“Jika benar sistem penyadapan digunakan tanpa prosedur hukum untuk memantau komunikasi Presiden, ini bukan persoalan biasa. Ini menyangkut keamanan negara, kehormatan jabatan kepala negara, perlindungan privasi, serta integritas institusi penegak hukum,” tegas Augustine.
LIMS Harus Tunduk pada Hukum, Bukan Kepentingan Pribadi
Mengutip pemberitaan detikInet, LIMS merupakan sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang digunakan untuk mendukung proses penyadapan oleh aparat berwenang berdasarkan ketentuan hukum.
Teknologi tersebut memungkinkan pengelolaan target dan penyaluran informasi komunikasi melalui infrastruktur telekomunikasi setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Augustine mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan hukum.
“LIMS bukan alat untuk menyadap siapa saja sesuka hati. Harus ada dasar hukum, kewenangan yang jelas, prosedur verifikasi, pembatasan akses, dan pengawasan yang ketat. Kalau mekanisme itu dilanggar, maka yang harus diperiksa bukan hanya penggunaan teknologinya, tetapi juga siapa yang memberi perintah dan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Dugaan Penyadapan Presiden Harus Diusut Sampai Tuntas
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri sebagaimana diberitakan pada 3 November 2026, sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo, diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan.
Penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Dalam perkembangan perkara tersebut, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, proses hukum masih berjalan dan seluruh dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan.
Augustine mendesak penyidik agar mengusut perkara ini secara menyeluruh, objektif, transparan, serta tidak tebang pilih.
“Jangan berhenti pada siapa yang diduga melakukan penyadapan. Telusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang mengakses sistem, siapa yang menerima hasil intersepsi, untuk kepentingan apa komunikasi itu dipantau, serta apakah ada upaya menghilangkan barang bukti,” katanya.
Ia juga meminta agar seluruh bukti digital, log aktivitas sistem, rekam akses, serta data yang masih dapat dipulihkan segera diamankan melalui proses forensik digital yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keamanan Presiden dan Hak Privasi Tidak Boleh Dikorbankan
Menurut Augustine, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis ataupun pelanggaran administrasi.
Jika terbukti dilakukan secara ilegal, tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan komunikasi kenegaraan sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Keamanan komunikasinya merupakan bagian penting dari keamanan nasional. Tetapi prinsip hukum juga harus ditegakkan: tidak seorang pun boleh menggunakan kewenangan negara untuk melakukan pengawasan tanpa dasar hukum,” tegasnya.
Augustine turut meminta penyidik memastikan apakah dugaan penyadapan hanya menyasar Presiden atau juga melibatkan pejabat negara, jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, serta pihak lain sebagaimana disebut dalam pemberitaan.
ASWAL Desak Transparansi dan Pengawasan Independen
ASWAL mendorong penanganan perkara ini dilakukan dengan pengawasan yang kuat. Hal tersebut mencakup pemeriksaan terhadap tata kelola sistem LIMS, prosedur pemberian izin penyadapan, pembatasan akses pengguna, hingga mekanisme audit internal.
Augustine menilai, kasus ini harus menjadi momentum penting untuk membenahi sistem pengawasan teknologi intersepsi agar tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.
“Negara harus menjamin bahwa teknologi penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan hukum. Jangan sampai instrumen penegakan hukum berubah menjadi alat pengawasan ilegal terhadap warga negara maupun pejabat negara,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah dan institusi terkait memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan maupun membahayakan informasi yang dilindungi hukum.
Jangan Ada yang Kebal Hukum!
Augustine menegaskan bahwa ASWAL menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian perkara sepenuhnya kepada penyidik serta pengadilan.
Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum.
“Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jika ada pihak yang tidak terbukti terlibat, haknya juga harus dipulihkan. Yang kita tuntut adalah kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban berdasarkan hukum,” pungkas Augustine.
ASWAL menegaskan, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo harus diusut hingga tuntas. Keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun teknologi.
Sumber: detikInet, 4 November 2026; keterangan Bareskrim Polri sebagaimana diberitakan detikNews, 3 November 2026.
(TIM)